Keberhasilan Semu Pemerintah dalam Pertumbuhan Ekonomi

Foto: Antara

Jurnal Ekonomi Ideologis – Keberhasilan pemerintah dalam menggerek pertumbuhan ekonomi diakui pengamat ekonomi dalam setahun pemerintahan SBY-Boediono. Menurut Fahmi Radhi dari Universitas Gajah Mada sebagaimana dipetik AntaraNews.com (21/10),  pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga di atas enam persen. Namun Fahmi mnyimpulkan, bahwa pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak dapat menggerakkan sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

FAHMI:
“Namun, pencapaian indikator makro itu belum mampu menggerakkan sektor riil, dan tidak berperan secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Ini ironi, keberhasilan pemerintah tidak mengakibatkan menurunnya pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang dikejar pemerintah justru menyebabkan semakin lebarnya tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia.
 

Di samping tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, rakyat juga harus membayar ongkos pertumbuhan ekonomi dengan semakin beratnya beban hutang pemerintah Indonesia. Fahmi mengungkapkan, pada bulan April hutang obligasi pemerintah telah mencapai Rp 1.015 trilyun sedangkan hutang luar negeri Rp 573 trilyun. Tota keseluruhan hutang pemerintah setara dengan US$ 63,54 trilyun.

Direktur Eksekutif Mubyarto Institut ini meminta pemerintah untuk menghentikan hutang luar negeri, privatisasi BUMN, liberalisasi ekonomi. Pemerintah juga harus mengembalikan aset strategis yang telah dijual, reformasi agraria, revitalisasi pertanian, renegosiasi kontrak karya yang tidak sesuai konstitusi. Termasuk mengkaji ulang undang-undang yang merugikan kepentingan rakyat.

Dari pandangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keberhasilan pemerintah dalam indikator makro ekonomi tidak berdampak pada sektor riil dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Justru kesenjangan semakin lebar.

Begitu pula kebijakan pemerintah bersifat pro kapitalis dan anti rakyat. Berbagai sumber daya dan aset yang sangat vital diobral kepada investor sedangkan undang-undang yang dibuat berisi semangat liberalisme. Kebijakan dan undang-undang yang liberal tersebut jelas mengancam kehidupan rakyat dan keutuhan negeri kita. Pertanyaannya, mengapa hal ini dilakukan oleh pemerintah?

Sesunggugguhnya sistem ekonomi yang diterapkan di negeri kita adalah sistem ekonomi Kapitalis yang diadopsi dari Barat. Penerapan sistem ekonomi ini merupakan faktor yang menyebabkan 65 tahun kemerdekaan Indonesia tidak dapat memajukan Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Sebab yang terjadi adalah penghisapan dan eksploitasi. Kapitalisme sendiri merupakan ideologi imperialis sehingga penerapannya di Indonesia membuat negeri kita terkurung dalam penjajahan modern (neo imperialisme).

Kapitalisme dan Liberalisme merupakan ideologi transnasional yang berasal dari negara-negara penjajah. Inilah ancaman nyata bagi negeri kita. Selama ideologi ini diadopsi, maka selama itu pula dihisap dengan menampakkan keberhasilan-keberhasilan semu untuk mengkelabui rakyat. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memikirkan ulang ideologi yang tepat untuk Indonesia dan meremove Kapitalisme. []

REFERENSI

Antranews.com (21/10/2010), Pengamat: Pemerintah Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi.